Tim Komisi VII DPR dipimpin Zairullah Azhar meninjau langsung pertambangan batubara di KecamatanJorong, Kabupaten Tanah Laut. Sekalipun hujan gerimis tak menyurutkan rombongan yang berjumlah 17 orang ke lokasi tambang yang masuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kalimantan Selatan, Kamis (05/02) lalu.

PT. Jorong Barutama Greston (JBG) adalah salah satu yang langsung ditinjau Komisi VII DPR dari lintas fraksi. Ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi VII   Zairullah Azhar (FPKB) adalah putera daerah Kalimantan Selatan.

Seusai penjelasan singkat dari pihak JBG, rombongan langsung meninjau aktivitas tambang yang rencananya tutup beroperasi tahun 2017 mendatang. Rombongan melihat langsung bagaimana tambang yang legal bisa dicaplok dengan mudahnya dan sangat terbuka oleh penambang tanpa izin.

“ Cukup luas lahan resmi kami ditambang orang tanpa izin. Banyak usaha-usaha yang sudah kami lakukan, kami hanya bisa melaporkan dan pastinya tidak bisa melakukan tindakan.” keluh I Gde Widiada, KepalaTeknik Tambang PT. JBG  dihadapan anggota Komisi VII DPR RI.

Menurut I Gde Widiada, pihaknya berharap masalah pencaplokan lahan yang ditambang tanpa izin lengkap dengan menggunakan alat berat bisa diselesaikan dengan tuntas. Pihaknya sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya dan seandainya JBG tidak beroperasi lagi, bisa jadi lahan yang ada semakin marak ditambang tanpa izin.

Mendengarkan hal itu, Zairullah Azhar menginginkan permasalahan bisa diselesaikan tanpa merugikan semua pihak terutama masyarakat Kalimantan Selatan. “ Kita sengaja melihat langsung kenyataan yang terjadi dilapangan. Semua pihak  kita ajak berdialog termasauk dengan Kapolda, sehingga masalah pertambangan di Kalimantan Selatan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar mantan bupati Tanah Bumbu.

Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan ini menambahkan kalau kedatangan rombongan yang dipimpinnya merupakan kunjungan spesifik untuk mengetahui secara langsung permasalahan pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“ Hasil kunjungan ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan masukan kepada pihak terkait, apalagi Dirjen Minerba dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar dilibatkan melihat langsung kenyataan di lapangan,” tegasZairullah.

Anggota Dewan dari pemilihan Dapil JawaTimur, Mustofa Assegap (FPPP) menyatakan cukup prihatin dengan fakta masalah pertambangan. Dirinya berharap ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum khususnya bagi penambang illegal

“ Ini jelas jelas sangat merugikan dan harus ada tindakan tegas. Selama ini kami banyak mendapat laporan dan sekarang melihat langsung, sungguh sangat prihatin sekali dan kami akan segera mengambil tindakan konkret,” jelas Mustofa.

“Kita harus cari solusinya tentang permasalahan yang dihadapi. Apa saja permasalahan dan kendalanya di lapangan termasuk pula akan dikupas kenapa terjadi tumpang tindih  lahan sesama pemilik izin PKP2B,” tambah politisi PPP ini.

Rombongan Tim Komisi VII DPR RI selanjutnya menggelar pertemuan berbagai pihak terkait seperti PT. Jorong Barutama Greston, PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Borneo Indobora, PT. Gunung Meratus, Direksi PT. PLN (Persero) serta Kapolda Provinsi Kalsel. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.